Senin, 06 Agustus 2018

Masih banyak konten terorisme, Menkominfo berencana blokir Telegram lagi


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan, bahwa hingga saat ini berdasarkan koordinasi dengan penegak hukum, aplikasi perpesanan Telegram masih digunakan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan terorisme. Ia pun sudah menyampaikan perihal ini kepada Telegram.

"Saya sudah minta ke Telegram membantu aparat penegak hukum untuk diberikan akses informasi yang terkait pengguna telegram tapi kontennya yang terkait aktivitas terorisme," jelasnya saat ditemui awak media di Balai Kartini, Jakarta.

Menurutnya, teknis akses yang harus Telegram berikan kepada penegak hukum masih dalam pembicaraan. Sebab, Telegram merupakan layanan aplikasi perpesanan yang memiliki sistem End to End Encryption (E2EE).

"Sampai tadi sore belum (respon). Tapi saya sudah minta ke Telegram untuk kasih akses kepada penegak hukum. Karena ini masalah terorisme. Ini masih lagi dibicarakan karena kan teknisnya seperti apa dan sejauh mana. Karena Telegram kan sistemnya End to End Encryption," katanya.

Lebih lanjut menteri yang akrab disapa Chief RA ini mengatakan, saat pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov datang menemuinya pada Agustus 2017 lalu, konten-konten yang terkait dengan terorisme sudah tidak ada lagi. Namun kini, muncul kembali konten terorisme di Telegram.

"Waktu Pavel Durov datang, bersih tuh. Tapi sekarang banyak lagi. Saya juga lagi mikir-mikir apa mau ditutup lagi. BNPT, Densus 88, dan saya koordinasi terus. Saya sudah bilang ke Telegram, kalau teman-teman penegak hukum dikasih akses, tidak akan saya blokir. Iya, dong. Ini kan masalah terorisme. Tapi kalau mereka gak kasih akses, ya saya tutup dulu," terangnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar